Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial: Peran Inflasi dalam Mewujudkan Kesetaraan Oleh: Syaiful Anwar (Dosen Fakultas Ekonomi UNAND Padang)

SUARADEMOKRASI.COM - Inflasi yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Salah satu dampak signifikan dari inflasi yang tinggi adalah ketidaksetaraan distribusi pendapatan, terutama merugikan kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap atau terbatas, seperti pensiunan dan kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tingkat inflasi menjadi krusial dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan distribusi pendapatan dan keadilan sosial.

Pensiunan seringkali merupakan kelompok rentan yang merasakan dampak langsung dari inflasi yang tidak terkendali. Keterbatasan sumber pendapatan mereka, yang umumnya berasal dari dana pensiun tetap, membuat mereka rentan terhadap penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang dan jasa. Jika inflasi tidak dikelola dengan baik, pensiunan dapat mengalami penurunan kesejahteraan yang signifikan, bahkan mengancam keberlanjutan hidup mereka. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus memperhitungkan perlindungan terhadap kelompok ini dengan mempertimbangkan tingkat inflasi yang dapat diterima bagi mereka.
Sementara itu, kelompok berpenghasilan rendah juga cenderung menjadi korban utama dari inflasi yang tinggi. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat memberikan beban tambahan yang sulit diatasi bagi mereka yang bergantung pada pendapatan harian atau bulanan. Inflasi yang tidak terkendali dapat menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih dalam antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, mengancam stabilitas sosial dan kohesi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan distribusi pendapatan yang adil dan keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam upaya mengendalikan inflasi.
Pemahaman mendalam tentang tingkat inflasi juga penting dalam merancang kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial. Ketidaksetaraan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas politik suatu negara. Dengan memahami dampak inflasi pada distribusi pendapatan, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks ini, regulasi inflasi dan kebijakan moneter menjadi instrumen utama dalam mengelola distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Bank sentral perlu menjaga keseimbangan antara menjaga stabilitas harga dan mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan moneter mereka. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan diri dalam kebijakan fiskal yang mendukung redistribusi pendapatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara inflasi, distribusi pendapatan, dan keadilan sosial penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan ini, negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan masyarakat yang adil, di mana manfaat ekonomi dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa memandang tingkat pendapatan mereka.