Ketua Forum Transparansi Asta Cita Soroti Kritik DPRD Kuansing: Minim Kajian dan Terlalu Emosional

KUANSING | Suara-demokrasi.com – Kritik yang dilontarkan oleh anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) dari Fraksi PKB, Desi Guswita, terhadap rencana pemerintah daerah menambah sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengadaan mobil dinas baru, menuai tanggapan dari Ketua Forum Transparansi 08 Asta Cita, Rifky Rizal Zaman, S.H. Rifky menilai pernyataan tersebut cenderung tergesa-gesa dan kurang dilandasi analisis yang matang.

"Sebagai wakil rakyat, seharusnya Desi memahami secara menyeluruh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Kritik yang tidak mempertimbangkan aspek strategis pembangunan daerah hanya akan menyesatkan opini publik," kata Rifky dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/4/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan menambah OPD bukan keputusan gegabah atau tindakan boros, melainkan strategi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Pembentukan OPD baru merupakan langkah untuk memperbaiki efektivitas pelayanan. Ini bukan tentang menambah beban anggaran, tetapi menciptakan struktur birokrasi yang lebih responsif," tegas Rifky.

Rifky juga menekankan bahwa efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah pusat tidak serta-merta menjadi alasan untuk menahan laju pengembangan kelembagaan di tingkat daerah.

"Menghentikan inisiatif penguatan struktur pemerintahan lokal hanya karena keterbatasan anggaran adalah pendekatan yang keliru. Justru saat seperti inilah peningkatan kapasitas birokrasi menjadi krusial," imbuhnya.

Menanggapi sorotan Desi terhadap pembelian mobil dinas, Rifky mengatakan bahwa hal tersebut perlu dilihat dari sudut pandang fungsional, bukan simbolik.

"Pengadaan kendaraan dinas baru tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pemborosan. Jika kendaraan yang ada sudah tidak layak, maka menggantinya adalah kebutuhan agar pelayanan tetap optimal," ujar Rifky.

Ia juga menyayangkan pernyataan Desi yang menyebut bahwa penambahan OPD bisa merugikan masyarakat dan partai politik pendukung.

"Komentar semacam itu menunjukkan pemahaman yang belum komprehensif terhadap tata kelola pemerintahan. Setiap kebijakan tentu memiliki konsekuensi anggaran, tapi bila dirancang dengan baik, dampak jangka panjangnya justru positif untuk masyarakat," tambahnya.

Rifky menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik seharusnya berangkat dari riset dan analisis objektif, bukan berdasarkan opini semata.

"Wakil rakyat sebaiknya memberi kontribusi nyata dengan menawarkan alternatif kebijakan, bukan hanya menciptakan kegaduhan di ruang publik," ujarnya lagi.

Ia mengingatkan bahwa menyampaikan kritik tanpa landasan kuat hanya akan memperburuk kualitas diskursus publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

"Anggota dewan punya tanggung jawab besar untuk berpikir strategis dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam jangka panjang, bukan hanya demi kepentingan sesaat atau popularitas politik," pungkas Rifky.

Pernyataan Rifky Rizal Zaman menjadi pengingat bahwa setiap keputusan pemerintah harus dipandang secara komprehensif, tidak hanya dari sisi penghematan anggaran semata yang kerap disalahartikan dan dijadikan alasan untuk menghambat terobosan kebijakan.